Permenhut No: P.71/Menhut-II/2009

Peraturan Menhut No: P.71/Menhut-II/2009

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.71/Menhut-II/2009
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada sub bidang Hutan Kota, urusan pemerintah adalah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria hutan kota;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Penyelenggaraan Hutan Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Hutan Kota;

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi  Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang  Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
  12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
  2. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
  3. Penunjukkan hutan kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat berupa penunjukan di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
  4. Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan/ atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
  5. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.
  6. Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
  7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  8. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  9. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  10. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
  11. Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.
  12. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
  13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
  14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.
  15. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan provinsi.
  16. Dinas Kabupaten/ Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan Kabupaten/ Kota.
  17. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Tujuan, Maksud dan Fungsi

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan hutan kota bertujuan untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

(2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:

a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);
c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan
d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

Pasal 3

Fungsi hutan kota adalah untuk :

a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
b. meresapkan air;
c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

BAB II
PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.

(2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penunjukan;
b. pembangunan;
c. penetapan; dan
d. pengelolaan.

Bagian Kedua
Penunjukan

Pasal 5

(1) Penunjukan hutan kota terdiri dari :

a. penunjukan lokasi hutan kota; dan
b. penunjukan luas hutan kota.

(2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.

(3) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6

(1) Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari RTH wilayah perkotaan.

(2) RTH wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya.

(3) RTH meliputi ruang-ruang di dalam kota yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah perkotaan.

Pasal 7

(1) Lokasi hutan kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.

(2) Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, hak pakai, dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.

Pasal 8

(1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

a. luas wilayah;
b. jumlah penduduk;
c. tingkat pencemaran; dan
d. kondisi fisik kota.

(2) Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.

(3) Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

(4) Kondisi fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

Pasal 9

(1) Tata cara penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah antara lain memuat inventarisasi, analisis penelitian, kompensasi atau ganti rugi dan koordinasi.

Bagian Ketiga
Pembangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Pembangunan hutan kota dilaksanakan dalam rangka membentuk fisik hutan agar berfungsi sebagai hutan kota.

(2) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(4) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pembangunan hutan kota dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 11

Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kegiatan:

a. perencanaan; dan
b. pelaksanaan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 12

(1) Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(3) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan kajian dari :

a. aspek teknis,
b. aspek ekologis,
c. aspek ekonomis,
d. aspek sosial dan budaya setempat.

Pasal 13

(1) Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, teknologi.

(2) Aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.

(3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.

(4) Aspek sosial dan budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Pasal 14

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat rencana teknis tentang :

a. tipe hutan kota; dan
b. bentuk hutan kota.

Pasal 15

(1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. tipe kawasan permukiman;
b. tipe kawasan industri;
c. tipe rekreasi;
d. tipe pelestarian plasma nutfah;
e. tipe perlindungan; dan
f. tipe pengamanan.

Pasal 16

(1) Tipe kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dibangun pada areal permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

(2)Karakteristik Tipe kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pepohonannya:

a. pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur.
b. pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.

Pasal 17

(1) Tipe kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dibangun di kawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri.

(2) Tipe kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karakteristik  pepohonannya pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang  mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

Pasal 18

(1) Tipe rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, berfungsi   sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.

(2) Karakteristik pepohonannya pohon-pohon yang indah dan atau penghasil bunga atau buah (vector) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

Pasal 19

(1) Tipe pelestarian plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah, yaitu sebagai konservasi   plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.

(2) Karateristik tipe pelestarian plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pepohonannya pohon-pohon langka dan atau unggulan setempat.

Pasal 20

(1) Tipe perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Paslal 15 ayat (2) huruf e, berfungsi untuk :

a. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah;
b. melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi);
c. melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah dan atau masalah intrusi air laut;

(2) Karakteristik pepohonannya adalah pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah dan pohon-pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi pantai seperti mangrove dan pohon-pohon yang berakar kuat.

Pasal 21

(1) Tipe pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada  jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.

(2) Karakteristik pepohonannya adalah pohon-pohon yang berakar kuat dengan   ranting yang tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi   jalur pisang-pisangan dan atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.

Pasal 22

(1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, disesuaikan dengan karakteristik lahan.

(2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. jalur;
b. mengelompok; dan
c. menyebar.

Pasal 23

(1) Hutan kota dengan bentuk jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)   huruf a, dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi yang sudah ada, antara lain ruang bebas SUTT dan SUTET.

(2) Hutan kota dengan bentuk mengelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.

(3) Hutan kota dengan bentuk menyebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat   (2) huruf c, dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 24

(1) Untuk masing-masing kelompok baik yang berbentuk jalur atau kelompok yang terpisah luas minimum 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.

(2) Pada setiap kelompok bukan merupakan akumulasi luas dari kelompok-kelompok yang tersebar meskipun merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 25

(1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:

a. penataan areal;
b. penanaman;
c. pemeliharaan; dan
d. pembangunan sipil teknis.

Pasal 26

(1) Kegiatan penataan areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik lapangan dengan melakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.

(2) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan penanaman.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimasud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan, dan penjarangan.

(4) Pembangunan sipil teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, dapat berupa terassering, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.

Pasal 27

(1) Tata cara pembangunan hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah memuat antara lain tata cara perencanaan pembangunan, dan tata cara pelaksanaan pembangunan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 28

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 27, ditetapkan hutan kota dengan Peraturan Daerah.

Pasal 29

(1) Tanah hak yang karena keberadaannya, dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.

(2) Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

a. insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis; dan/atau
b. insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.

(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 30

(1) Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

(2) Jangka waktu 15 (lima belas) tahun dimaksudkan untuk adanya jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah.

(3) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.

(4) Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. terletak di wilayah perkotaan dari suatu Kabupaten/Kota atau provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
c. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika, dan berfungsi sebagai resapan air.

(5) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(6) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 31

(1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perubahan peruntukan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

(4) Penelitian terpadu dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan stakeholder/pihak lain yang terkait.

Bagian Kelima
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

(1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota.

(2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan :

a. penyusunan rencana pengelolaan;
b. pemeliharaan;
c. perlindungan dan pengamanan;
d. pemanfaatan; dan
e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 33

(1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh:

a. Pemerintah Daerah; dan atau
b. masyarakat.

(2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.

(3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

(4) Pengelolaan hutan kota pada tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui hak pengelolaan.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 34

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

a. penetapan tujuan pengelolaan;
b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
c. penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Pasal 35

(1) Penetapan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi hutan kota.

(2) Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan strategis.

(3) Penetapan kegiatan dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi :

a. penetapan organisasi;
b. batas-batas kewenangan pihak terkait.

(4) Sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dilakukan melalui penetapan :

a. kriteria;
b. standar;
c. indikator; dan
d. alat verifikasi.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 36

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui :

a. optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman; dan
b. peningkatan kualitas tempat tumbuh.

(2) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi kegiatan:

a. penyulaman;
b. penjarangan;
c. pemangkasan; dan
d. pengayaan.

(3) Peningkatan kualitas tempat tumbuh sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi kegiatan pemupukan dan penyiangan.

Paragraf 4
Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 37

(1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.

(2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :

a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 38

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota.

(2) Indikator perubahan dan penurunan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh penurunan kondisi di sekitar lokasi hutan kota, di antaranya suhu udara, sistem tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, keutuhan pepohonan, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan kota.

(2) Setiap orang dilarang :

a. membakar hutan kota;
b. merambah hutan kota;
c. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
d. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
e. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Paragraf 5
Pemanfaatan

Pasal 39

(1) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, antara lain untuk keperluan :

a. pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga;
b. penelitian dan pengembangan;
c. pendidikan;
d. pelestarian plasma nutfah; dan atau
e. budidaya hasil hutan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu tujuan, maksud dan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Paragraf 6
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 40

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.

(2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.

(3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.

(4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

(5) Pedoman pengelolaan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Menteri dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

(4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 42

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Menteri dapat melimpahkan pengawasan atas penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota di wilayah kerjanya.

(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait.

Pasal 43

Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

(3) Ketentuan tentang tata cara peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 45

(1) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :

a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan;
c. bantuan teknis dan insentif.

(2) Pedoman pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemilihan lokasi, kesesuaian jenis, teknis rehabilitasi dan konservasi.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghargaan yang berupa materi atau pencantuman nama pemegang hak sebagai nama hutan kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk :

a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;
e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
g. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku;
h. bantuan pelaksanaan pembangunan;
i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
j. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

(2) Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Biaya penyelenggaraan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2009

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 484

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ttd.
SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: