Berita RTH Tahun 2007

Nopember 2007

Target RTH Depok 30 Persen

Tak mudah mempertahankan RTH di tengah laju pesatnya pembangunan.

Republika, 07 Nopember 2007

Sumber: http://www.infoanda.com/

DEPOK — Ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Depok akan dipertahankan cakupannya tidak kurang dari 30 persen dari total luas wilayah. Selain berusaha memperluas ruang hijau publik, kesadaran masyarakat untuk mempertahankan maupun menambah ruang hijau privat pun akan diupayakan.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2000-2010 di Depok, Selasa (6/11). Dalam draft revisi RTRW, persentase luas keseluruhan RTH sampai 2010 minimal 30 persen dari luas wilayah Kota Depok. ”Kita menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” ujar Kabid Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok, Uus Mustari.

Dijelaskan, aturan itu kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang RTH Kawasan Perkotaan yang mengamanatkan ketentuan minimal 30 persen RTH. Melalui revisi ini, pemkot bakal memetakan rencana ke depan terkait penanganan kawasan hijau tersebut. Luasan 30 persen itu, lanjut dia, terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Pihaknya mengharapkan, hal tersebut harus menjadi komitmen bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Saat ini, pemkot masih memetakan sebaran ruang hijau yang masih eksis sekaligus strategi untuk mempertahankan maupun meningkatkan luasannya. ”Ada lahan hijau yang dimiliki pemerintah serta masyarakat. Kalau pemerintah mungkin bisa mempertahankan, tapi yang punya masyarakat ada potensi tidak jadi RTH lagi,” tuturnya.

Diakuinya, tidaklah mudah mempertahankan serta meningkatkan RTH di tengah laju pembangunan maupun migrasi yang sangat pesat. Ini tidak saja dialami Depok, tapi juga daerah lain yang setengah mati mempertahankan RTH-nya. Kendala mempertahankan RTH, misalnya masalah kepemilikan lahan, lokasinya yang tersebar, dan keterjagaan RTH. Oleh sebab itu, ke depan, pihaknya akan lebih mengajak keikutsertaan kalangan swasta serta warga masyarakat terkait fungsi RTH ini.

Dewasa ini, kawasan di Depok yang masih cukup banyak terdapat RTH antara lain di Kecamatan Sawangan, Cimanggis, dan Sukmajaya. Sedangkan yang sulit dikembangkan adalah Kecamatan Limo. Sehingga menurut dia, agak sulit jika menerapkan aturan 30 persen RTH per kecamatan nantinya.

Ditemui terpisah, anggota Pansus RTRW DPRD Kota Depok, Rintisyanto, mengatakan hingga tahun 2010 mendatang, pihaknya meminta agar luasan RTH setidaknya sudah mencakup 40 persen wilayah. Dan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maka di tahun 2025, luas RTH bisa mencapai 50 persen.

”Ini memang bukan pekerjaan ringan untuk mencapainya, dibutuhkan konsistensi peraturan, penegakan hukum maupun regulasi yang jelas terkait IMB,” papar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.

Saat ini, papar Rintis, RTH eksisting di Depok masih antara 49 persen. Namun begitu, dengan tekanan demikian besar dari pertumbuhan kota, maka tidak tertutup kemungkinan justru akan berkurang.

Karenanya, sejak dini pemkot harus menyusun rencana taktis guna mempertahankan fungsi RTH yang ada, dan jika mungkin menambah luasannya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lahan tidur milik pengembang perumahan di Depok. Sekitar tahun 2003 lalu, terdapat 170 pengembang yang menguasai lahan hingga mencapai 30 persen.

RTH di Depok Tarancam Berkurang

Pemkot harus tegas menetapkan tata guna lahan.

Republika, 13 Nopember 2007

Sumber: http://www.infoanda.com/

DEPOK — Luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Depok yang kini masih mencakup 41 persen terancam berkurang akibat tekanan laju perkembangan kota dan penduduk. Kondisi itu agaknya tidak bisa dihindari sehingga dalam revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang sedang dibahas, ada toleransi luas RTH hingga minimum 30 persen.

Menurut anggota Pansus RTRW DPRD Kota Depok, Muttaqien, akan sangat sulit mempertahankan 41 persen RTH dengan kondisi perkembangan seperti saat ini. ”Apalagi nanti akan dibangun jalan tol, ini tentu akan makin mengurangi luas RTH,” ujar Mutaqien, Senin (12/11). Dikatakan, bila nanti jalan Tol Cinere-Jagorawi sudah terbangun, maka di daerah sekitarnya akan terjadi perkembangan pesat, semisal di kawasan Krukut. ”Nah di situ tidak mungkin tetap dipertahankan jadi area sawah semua.”

Belum lagi di beberapa wilayah yang nantinya berpotensi dibuka permukiman baru atau sentra ekonomi di sepanjang jalur tol. Maka hal tersebut lambat laun makin mengikis ruang terbuka yang masih eksis. Karena itu, masalah tersebut juga mendapat perhatian dalam pembahasan revisi RTRW. Dengan adanya kemungkinan tadi, maka perlu ada toleransi besaran persentase RTH yang harus dipertahankan.

”Dalam revisi RTRW disebutkan minimal 30 persen dari luas wilayah, dan ini juga sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” papar anggota dewan dari Fraksi PKS ini. Kendati luas 41 persen sulit dipertahankan, namun pihaknya meminta agar pemkot melaksanakan berbagai program pelestarian lingkungan. Semisal penanaman pohon di bantaran sungai, mengelola sumur resapan, normalisasi situ dan sebagainya sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang parah. Di samping itu, lanjut dia, penegakan hukum terkait pemanfaatan lahan juga harus ditingkatkan. Terkait upaya ini, dia mengusulkan agar nantinya hasil revisi RTRW tahun 2000-2010 segera disosialisasikan kepada warga. Sebab dari pantauannya, selama ini banyak warga tidak mengetahui status dan fungsi lahan yang ada.

”Kerap kali warga yang sudah membeli tanah dan hendak mengurus perizinan untuk membangun, ditolak izinnya karena lahan di sana ternyata untuk ruang terbuka,” kata Muttaqien yang juga anggota Komisi C. Menurut Kabid Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok, Uus Mustari, mengakui ruang terbuka di Kota Depok cukup kritis dari perubahan fungsi. ”Butuh upaya luar biasa untuk mempertahankan yang masih ada sekarang,” ungkap dia. Hingga tahun 2010 mendatang, katanya, ditargetkan persentase luas keseluruhan RTH minimal 30 persen dari luas wilayah. Sehingga, melalui revisi ini, pemkot bakal memetakan rencana penanganan kawasan hijau tersebut.

Dijelaskan, lahan hijau yang kini ada, sebagian dimiliki pemerintah, dan juga oleh masyarakat. Menurutnya, untuk yang lahannya dikuasai pemerintah, dimungkinkan untuk dapat dikendalikan, namun terhadap lahan milik masyarakat, ada potensi tidak menjadi RTH lagi. RTH Depok sendiri dikatakan menghadapi sejumlah masalah. Antara lain terkait kepemilikan lahan, lokasinya yang tersebar, dan keterjagaan ruang terbuka. Maka itu, pihaknya mengharapkan dukungan dari kalangan swasta serta masyarakat dalam mempertahankan fungsi RTH ini.

Sementara menurut pendapat pengamat tata kota dan transportasi dari Universitas Indonesia, Tri Cahyono, pemkot harus tegas menetapkan tata guna lahan, agar tidak mudah beralih fungsi. ”Ke depan, akibat makin terbatasnya luas lahan, harus ditangani dengan memakai manajemen rumah kecil yang efisien dan efektif,” katanya. yus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: