Permen PU No5/PRT/M/2008

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 05/PRT/M/2008
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama  Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang  sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas  lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai sendi  kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir,  peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas  masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang  Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang  terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

c. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26  Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya  Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,  Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
  4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
  5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG  PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang  penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang  tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
  2. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan  pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman  perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dimaksudkan untuk:

a. menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik pemerintah  kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

b. memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan ruang terbuka hijau  dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

c. memberikan bahan kampanye publik mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan.

d. memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak  terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.

Pasal 3

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:

a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;

b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara  lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;

c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri memuat:

a. ketentuan umum, yang terdiri dari tujuan, fungsi, manfaat, dan tipologi ruang terbuka hijau;
b. ketentuan teknis yang meliputi penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
c. prosedur perencanaan dan peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

(2) Materi muatan tentang pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat  secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2008

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: